Sabtu, 29 Mei 2010

wawasan pendidikan luar sekolah

A. Pendahuluan

Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang mencakup pendidika informal, non formal dan berfungsi menjadi mitra pendidikan formal merupakan perwujudan Pendidikan Sepanjang Hayat. Pendidikan informal yang diselenggarakan pada lingkup keluarga memainkan peran utama dalam memprakasai proses belajar sepanjang hayat yang berlangsung selam rentang waktu kehidupan seseorang. Selain pembelajaran diperoleh pula pembiasaan dan peneladanan, sebagai mitra pendidikan formal maksudnya Pendidikan Luar Sekolah dapat berfungsi sebagai substitusi, komplemen, dan suplemen serta dapat menjembatani ke dunia kerja. Pendidikan non formal yang diselenggarakan di masyarakat pada lembaga yang membantu peserta didik dimasyarakat sehingga selalu belajar tentang nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan fungsional yang diperlukan untuk mengatualisasikan diri dan untuk mengembangkan masyarakat serta bangsa dengan selalu berorientasi pada kemajuan kehidupan masa depan.

Melihat cakupan yang sedemikian luas, Pendidikan Luar Sekolah tidak ditempatkan pada pilar pendidikan ketat, Pendidikan luar sekolah diletakan pada tatanan Pendidikan Sepanjang Hayat karena Pendidikan Sepanjang Hayat memberi arag agar PLS membantu peserta didik untuk mengembangkan diri melalui proses “pendewasaan” yang selalu berusaha menemukan kepuasan bagi diri individu di lingkuangan melalui aktualisasi diri, serta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk kebermaknaan diwaktu yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan pembahasan ini adalah untuk menganalisis pengertian, fungsi atau peran prgram Pendidikan luar sekolah dan posisinya dalam Pendidikan Sepanjang Hayat, serta jenis dan satuan pendidikan non formal di Indonesia.
B. Fungsi Pendidikan Luar Sekolah

Dapat dijelaskan bahwa PLS dapat berfungsi pada jalur pendidikan sekolah dan juga berfungsi dalam jalur dunia kerja, serta berfungsi dalam kehidupan. Berdasarkan hal tersebut maka fungsi pendidikan luar sekolah antara lain :

1. Pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai substitusi pendidikan sekolah.
2. Pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai komplemen pendidikan sekolah.
3. Pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai suplemen pendidikan sekolah.
4. Pendidikanl luar sekolah berfungsi sebagai jembatan memasuki dunia kerja.
5. Pendidikan luar sekolah sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan.
1. Program-program Pendidikan Luar Sekolah

Setelah kita ketahui pengertian, karakteristik serta fungsi dari pendidikan luar sekolah, maka untuk melengkapi pemahaman menyeluruh terutama bagaimana implementasinya di lapangan (di masyarakat), maka perlu ditunjukkan pula program-program pendidikan luar sekolah tersebut.

Program-program PLS meliputi :

1. 1. Pendidikan berkelanjutan (continuing education)

Jenis-jenis pendidikan berkelanjutan :

1. Program pasca keaksaraan
2. Program pendidikan kesetaraan
3. Program pendidikan peningkatan pendapatan
4. Program peningkatan mutu hidup
5. Program pengembangan minat individu
6. Program berorientasi masa depan.

1. 2. Pendidikan orang dewasa (adult education)

Jenis pendidikan orang dewasa antara lain :

1. program keaksaraan (adult literacy)
2. program pasca keaksaraan (pasca pendidikan dasar bagi orang dewasa)
3. pendidikan pembaharuan.
4. Pendidikan kader organisasi
5. Pendidikan populer.

1. 3. Program-program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan di masyarkat.

Meliputi :

1. pendidikan keaksaraan (pemberantasan buta aksara).
2. Pendidikan anak usia dini
3. Pendidikan kesetaraan.
4. Pendidikan pemberdayaan perempuan
5. Pendidikan keterampilan hidup
6. Pendidikan kepemudaan
7. Pembinaan kelembagaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat (kursus-kursus).

c. Peran Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan SDM dan Pemasyarakatan Budaya :

Pembangunan dalam era global saat ini penuh dengan persaingan yang semakin ketat dan tajam. Oleh karena itu hanya dengan sumber daya manu-sia (SDM) yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang unggul maka lembaga tersebut akan muncul sebagai pemenang dalam kompetisi. Pem-bangunan saat ini bergerak dengan begitu cepat. Hal itu ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar dalam bidang ilmu pengetahuan. Saat ini telah terjadi revolusi teknologi informasi (information technology revolution). Revolusi teknologi informasi tersebut telah memunculkan fenomena baru tentang dunia tanpa batas dalam pergaulan dunia internasional. Hubungan negara-bangsa (nation-state) mulai berubah tanpa ada sekat-sekat. Salah satu bentuk nyata dari teknologi informasi yang sangat berpengaruh tersebut adalah teknologi komunikasi (telepon selular, faxsimile, internet). Teknologi telekomunikasi dan informasi tersebut ternyata mampu mempengaruhi ideologi, konsep, kebijakan, sikap, perilaku, dan mindset individu, kelompok, maupun perilaku birokrat dalam setiap pergaulan internasional berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi karena teknologi informasi tersebut dapat diakses dan mampu menghubungkan setiap orang di dunia ini dari belahan manapun tanpa ada sedikitpun batas dan sensor yang menghalanginya. Masyarakat dunia dapat berkomunikasi secara langsung dalam bentuk apa saja, dimana saja, dan kapan saja, sehingga waktu tidak menjadi halangan dan alasan untuk saling berkomunikasi.

Yang menjadi lahan dalam pendidikan liar sekolah adalah :

1. Pemberantasan Buta Aksara

Program ini sangat strategis bila dikaitkan dengan pemasyarakatan budaya membaca. Program ini merupakan prioritas utama PNF (PLS), karena buta aksara erat kaitannya dengan kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, ketidakberdayaan. Di samping itu buta aksara merupakan salah satu indikator dalam penentuan tinggi rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) serta penghambat suksesnya Wajar 9 tahun karena berdasarkan berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila orang tua anak menyandang buta aksara, maka anaknya cenderung tidak sekolah dan kalaupun sekolah potensi untuk mengulang kelas dan putus sekolah pada kelas-kelas awal SD besar kemungkinan terjadi. Masih banyaknya penduduk buta aksara, disebabkan karena: (1) terus terjadinya siswa Sekolah Dasar pada kelas 1,2, dan 3 rata-rata 200.000 – 300.000 per tahun yang disinyalir berpotensi menjadi buta aksara baru; (2) anak-anak yang tidak sekolah sejak awal karena masalah geografis dan ekonomi; (3) terjadinya buta aksara karena kurangnya intensifikasi terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan keaksaraan mereka. Dengan melihat permasalahan di atas, sejak tahun 2003 sasaran pemberantasan diprioritas usia 15-44 tahun, dengan harapan akan mampu membendung masukan buta aksara baru. Untuk menjamin agar warga belajar yang dikenai sasaran tidak putus belajar dan atau terjadi kelangsungan program pembelajaran dengan hasil yang bermutu, maka mulai pada tahun 2003 juga diadakan reposisi dalam penyelenggaraan program pemberantasan buta aksara. Reposisi tersebut terdiri dari: (1) Fleksibilitas dalam pembentukan kelompok belajar, maksimal tiap kelompok diikuti 10 orang dengan dibantu oleh seorang tutor yang mengajarkan baca, tulis dan hitung serta pengetahuan dasar. Seorang tutor lagi memfasilitasi dalam pembelajaran keterampilan, (2) satuan biaya ditingkatkan seperti biaya penyelenggaraan, honorarium tutor dan dana belajar keterampilan. Dalam proses pembelajaranpun digunakan metode keaksaraan fungsional (KF), proses pembelajaran dari disesuaikan dengan latar belakang kehidupan dan kebutuhannya.

2. Pendidikan Kesetaraan

a. Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP

1) Program ini diprioritaskan pada anak usia 7-15 tahun atau lebih tua 2-3 tahun yang tidak sekolah, putus SD, lulus SD tidak melanjutkan ke SLTP dan putus SLTP dalam rangka menunjang Wajar Dikdas 9 tahun. Kenyataan menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni SD (94,5%) dan SLTP (55,7%) sehingga melalui Paket A dan Paket B akan memberikan kontribusi terhadap suksesnya Wajar 9 tahun.

2) Untuk menjamin mutu hasil program, diupayakan pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan program belajar mengajar, seperti: (1) honorarium tutor ditingkatkan; (2) rasio bahan belajar atau modul untuk tiap warga belajar, satu orang satu set, (3) dalam penyelenggaraan program belajar diberikan pula latihan keterampilan sesuai dengan pilihan warga belajar, diutamakan untuk kelas terakhir (Paket A kelas V dan Paket B kelas 2), (4) uji kualitas diselenggarakan melalui ujian akhir nasional (Pehabtanas) dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Mei dan Oktober, (5) Kelompok belajar yang semula rata-rata jumlah warga belajar 30-40 orang tiap kelompok, dikurangi menjadi rata-rata 20 orang tiap kelompok (2003). Dengan berbagai penyesuaian di atas, diharapkan tercapainya standar mutu lulusan Paket A dan Paket B, sehingga apabila ada yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi tidak akan mengalami kesulitan

b. Paket C

Program ini baru merupakan ujicoba akibat banyaknya animo masyarakat yang ingin memiliki pendidikan setara SMU. Pemerintah telah menyediakan dukungan antara lain berupa; (1) peningkatan mutu tenaga pengajar (tutor) melalui kegiatan pelatihan, (2) penyediaan modul, (3) pemberian subsidi biaya Unjian Nasional bagi warga belajar yang benar-benar berasal dari keluarga miskin.

3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Masa dini usia merupakan periode kritis dalam perkembangan anak. Berdasarkan kajian neurology, pada saat bayi dilahirkan otaknya mengandung sekitar 100 milyar neuron yang siap melakukan sambungan antar sel. Selama tahun-tahun pertama, otak bayi berkembang sangat pesat dengan menghasilkan bertrilyun-trilyun sambungan antar neuron yang banyaknya melebihi kebutuhan. Sambungan ini harus diperkuat melalui berbagai rangsangan psikososial, karena sambungan yang tidak diperkuat akan mengalami penyusutan dan akhirnya tidak berfungsi. Inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Dalam kajian lain diungkapkan bahwa perkembangan kecerdasan anak terjadi sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupan anak. Sekitar 50% kapasitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berusia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun, dan mencapai 100% ketika anak berusia 18 tahun. Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya, dan selanjutnya perkembangan anak akan mengalami stagnasi.
Kualitas anak dini usia di samping dipengaruhi oleh faktor bawaan (nature) juga sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, dan psiko-sosial yang diperoleh dari lingkungannya. Oleh karena itu kita harus mengupayakan semaksimal mungkin agar kekurangan yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dapat diperbaiki. Dan yang lebih penting lagi adalah agar anak memperoleh rangsangan-rangsangan intelektual, sosial dan emosional sesuai dengan tingkat usianya. Apabila program PAUD ini diperluas dalam arti semua anak usia dini memperoleh pelayanan tumbuh kembang dan pendidikan yang bermutu (kesehatan, gizi, dan psikososial) maka akan sangat mendukung suksesnya Wajar Dikdas 9 tahun, karena adanya kesiapan anak masuk sekolah akan menekan terjadinya mengulang kelas dan anak putus sekolah pada kelas-kelas awal Sekolah Dasar. Karenanya, program ini akan diperluas dan ditingkatkan mutu pelayannya melalui dukungan terhadap penyelenggara program penitipan anak, kelompok bermain dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis. Di samping itu kegiatan penguatan program dilakukan melalui pengembangan model, konsolidasi data sasaran program, sosialisasi program, imbal swadaya penyelenggaraan program PAUD, bagi lembaga yang menjangkau keluarga miskin, penguatan kelembagaan melalui pemberian dana bantuan kelembagaan, pengadaan bahan belajar, pelatihan ketenagaan, pemberian bantuan teknis, serta pemantauan dan pengendalian program. Sesuai dengan dinamika masyarakat, dan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan program PAUD di lapangan dengan sektor terkait, maka penanganan program PAUD melalui jalur pendidikan non formal difokuskan pada aspek pendidikannya, khususnya pada satuan PAUD non TK/RA dan pada pusat-pusat pelayanan anak usia 0-6 tahun lainnya seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita. Sedangkan aspek gizi, kesehatan dan kesejahteraan sosialnya diharapkan difasilitasi oleh sektor yang berkaitan.
4. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills)

a. Pendekatan

Program pendidikan kecakapan hidup (life skills) melalui jalur pendidikan non formal dilakukan melalui pendekatan Broad Based Education (BBE) yang ditandai: (1) kemampuan membaca dan menulis secara fungsional, dalam bahasa Indonesia maupun salah satu bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya), (2) kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses lewat pembelajaran berfikir ilmiah, penelitian (explorative), penemuan (discovery) dan penciptaan (inventory), (3) kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi guna mendukung kedua kemampuan tersebut di atas, (4) kemampuan memanfaatkan ber-aneka ragam teknologi di berbagai lapangan kehidupan (pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi-informasi, manufaktur dan industri, perdagangan, keseni-an, pertunjukkan dan olahraga), (5) kemampuan mengelola sumber-daya alam, social, budaya dan lingkungan, (6) kemampuan bekerja dalam tim, baik dalam sector informal maupun formal, (7) kemampuan memahami diri sendiri, orang lain dan lingkungannya, (8) kemampuan untuk terus-menerus menjadi manusia belajar, (9) kemampuan mengintegrasikan pendidikan dan pembelajaran dengan etika sosio-relegius bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

b. Pengertian Kecakapan Hidup (life skills)

Konsep kecakapan hidup mempunyai cakupan yang luas, berinteraksi antara pengetahuan dan keterampilan dan yang diyakini sebagai unsure penting untuk hidup lebih mandiri (Broling, 1989).

c. Lingkup dan Prinsip Pendidikan Kecakapan Hidup

Kecakapan hidup meliputi kecakapan hidup untuk mengatur kebutuhan diri (daily living skills), memahami potensi diri dan dalam pergaulan sosial/lingkungan (personal/social skills), kecakapan hidup dalam pemilih keterampilan dan mengatur pekerjaan (vocasional/occupatio-nal) dengan prinsip belajar untuk memperoleh pengetahuan (learning to know), belajar untuk dapat berbuat atau bekerja sesuai dengan potensi diri (learning to do) dan belajar untuk menjadi orang yang berguna (learning to be) serta belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain (learning to live together).

1) Daily living skills, antara lain meliputi: Pengelolaan kebutuhan pribadi, pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan rumah pribadi, kesadaran kesehatan, kesadaran keamanan, pengelolaan maka-nan gizi, pengelolaan pakaian, tanggung jawab sebagai pribadi warga Negara, pengeloaan waktu luang, rekreasi, kesadaran lingkungan.

2) Personal dan social skills

Personal skills, pemahaman potensi diri yang dimiliki, percaya diri, komunikasi dengan orang lain, kemandirian, dan kepemimpinan.

3) Vocasional/Occupational skills

Memilih pekerjaan, perencanaan kerja, kemampuan untuk me-nguasai berbagai keterampilan, persiapan keterampilan kerja, latihan keterampilan, penguasaan kompetensi menjalankan suatu profesi, kemampuan menguasai, menerapkan teknologi, meran-cang dan melaksanakan proses pekerjaan, menghasilkan produk barang dan jasa.

d. Lembaga Penyelenggara

Dalam penyelenggara program pendidikan life skills di bidang pendidikan non formal dilaksanakan melalui kerjasama dengan (1) Pusat-pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM), (2) lembaga kursus PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat, (3) lembaga pengem-bangan/pelatihan terpadu masyarakat, (4) lembaga perempuan, (5) lembaga kepemudaan, (6) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, (7) Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), (8) Lembaga Kepemuda-an, (9) Sanggar Kegiatan Belajar, (10) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, (11) Perguruan Tinggi.

e. Peserta Didik (Warga Belajar)

Kriteria peserta didik (warga belajar) adalah: (1) usia 16-35 tahun (prioritas), (2) tidak sekolah dan tidak/belum bekerja, (3) berasal dari keluarga miskin, (4) lulus seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara program.

f. Lama Pendidikan dan Hasil yang diharapkan


1. Tergantung dari jenis kecakapan hidup yang diselenggarakan (3 sampai dengan 6 bulan)


2. Hasil yang diharapkan, warga belajar dapat: (1) berusaha mandiri dan diberi dana belajar dari lembaga penyelenggara, (2) bekerja pada perusahaan terkait dengan penghasilan yang layak.

g. Pola Pendanaan

Block grant, yaitu: pendanaan langsung kepada lembaga penyeleng-gara setelah proposal dinilai layak oleh suatu tim penilai yang melibatkan berbagai pihak-pihak yang terkait.
5. Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Program TBM telah dimulai sejak tahun 1992/1993. Pendirian TBM ini merupakan pembaharuan dari Taman Pustaka Rakyat (TPR) yang didirikan oleh Pendidikan Masyarakat pada tahun 1950-an. Program TBM mempunyai secara umum mempunyai tujuan untuk membangkitkan dan meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat untuk membaca dan belajar sehingga tercipta menyarakat belajar. Sedangkan secara khusus ditujukan untuk memfasilitasi aksarawan baru pada program keaksaraan fungsional agar kemampuan membaca mereka tetap dapat terjaga dan dapat ditingkatkan sehingga tidak buta aksara kembali. Di samping itu TBM juga dimaksudkan untuk memfasilitasi terciptanya suasana belajar di masyarakat, sehingga muncul kesadaran kritis dalam mensikapi perkembangan di lingkungannya. TBM dengan kata lain merupakan perpustakaan kecil masyarakat, yang mempunyai koleksi buku relatif sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakat setempat, dengan demikian TBM mempunyai buku-buku yang bersifat fungsional. TBM mendapatkan dana bantuan pembelian buku dari pemerintah dan para donotur yang peduli terhadap pendidikan dan pemasyarakatan budaya membaca. Untuk menumbuhkan dan membangun minat baca masyarakat tidak semudah membalikkan tangan, apalagi menciptakan budaya baca dan belajar. Berbagai hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran, tenaga, sarana/prasarana, mekanisme kerja, luasnya sasaran yang harus dilayani serta sikap mental petugas dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil. Sementara itu perubahan eksternal yang terus berlanjut seperti perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat yang semakin pesat turut mempersulit dalam menentukan alternatif-alternatif pilihan yang dianggap paling tepat. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) didirikan hingga pelosok desa, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi warga masyarakat desa untuk membangkitkan budaya baca dan belajar. Dengan adanya budaya baca dan belajar diharapkan masyarakat dapat pula meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Melalui sarana pembelajaran yang tersedia diharapkan dapat mendukung prinsip pembelajaran di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Namun ini semua hanya mungkin terlaksana apabila ada upaya yang terus menerus untuk untuk menciptakan lingkungan belajar (learning einveronment) dengan mengkondisikan dan mendorong masyarakat agar senantiasa belajar dan gemar belajar. Upaya ini merupakan tanggungjawab kita semua. Untuk menciptakan lingkungan belajar perlu dukungan dan kerjasama semua pihak. Peran dari para politisi, akademisi/pakar, pejabat, pengusaha, pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat lainnya amatlah besar demi terciptanya kondisi gemar belajar pada masyarakat. Dukungan dan motivasi itu misalnya adanya peraturan “jam belajar masyarakat” seperti yang terjadi di daerah Yogyakarta dan Cirebon, dimana pada jam-jam tertentu (jam 18.00-20.00) warga masyarakat dilarang keluar rumah kecuali untuk kegiatan belajar. Apabila ada dukungan dari semua pihak termasuk setiap keluarga tidaklah sulit untuk menciptakan gemar membaca dan belajar di kalangan masyarakat. Bantuan untuk mennumbuhkan TBM setiap tahunnya sangat menggembirakan, yaitu: berkisar antara 700 TBM sampai dengan 900 TBM bahkan pada tahun 2005 direncanakan akan diberikan bantuan sebanyak 2000 TBM, besar bantuan sekitar 4 juta rupiah.

Atas dasar pemikiran di atas, maka diharapkan semua komponen yang ada di masyarakat berperanserta dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, sehingga upaya membangun budaya baca dan belajar masyarakat akan terwujud. Oleh karena itu segala upaya untuk mendorong setiap orang agar gemar membaca dan tidak berhenti belajar, harus terus menerus didukung dan digalakkan agar bangsa ini mampu bersaing di era globalisasi ini. Optimalisasi segala sumber dan potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Sejauh mungkin mengupayakan keterlibatan dari berbagai unsur dari mulai lembaga keluarga, RT/RW, Desa/Kelurahan, perusahaan, lembaga/organisasi sosial, dinas/instansi terkait, serta menggerakkan para tokoh masyarakat. Memperluas jaringan informasi dan kerjasama dengan berbagai instansi, organisasi, dunia usaha, LSM dan tokoh masyarakat atas dasar saling memberi manfaat. Buku-buku yang tersedia di TBM disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu disediakan buku-buku yang bervariasi sesuai dengan minat masyarakat. Untuk memperoleh buku-buku yang bervariasi tersebut, maka dijalin kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga lain, khususnya dengan penerbit. Untuk masa yang akan datang perlu menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan penerbit, perpustakaan, lembaga-lembaga perbukuan dan para pecinta buku, perpustakaan dan kalayak umum, serta para donotur yang ada di seluruh Indonesia, sehingga seluruh TBM dapat memiliki buku-buku yang berkualitas dan bervariasi. Setiap Desa atau PKBM diupayakan memiliki TBM. Koleksi buku yang ada di setiap TBM/perpustakaan umum diusahakan selalu menarik, sehingga minat baca masyarakat cenderung akan semakin tinggi dan minat untuk mengunjungi serta memanfaatkan keberadaan TBM/perpustakaan umum juga tinggi. Apabila masyarakat sering mengunjungi dan memanfaatkan keberadaannya, maka diharapkan masyarakat gemar membaca dan belajar segera terwujud.

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah adalah sebuah lembaga atau wadah menampung kegiatan belajar masyarakatehingga keberadaannya merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih atau dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan pemikiran melembagakan PKBM, maka potensi yang selama ini tidak tergali akan dapat digali, ditumbuhkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Gagasan menggulirkan PKBM ini timbul karena luasnya sasaran layanan, kompleksitas permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat. Hal ini menyadarkan dan menyemangati pelaku pembangunan untuk melakukan berbagai upaya pembelajaran masyarakat yang berpangkal pada masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, berada dalam lingkungan masyarakat dan bermakna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini digunakan agar dalam setiap penyelenggaraan program pembelajaran masyarakat senantiasa dalam koridor pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif itulah pelaksanaan strategi mendinamisasi peran serta masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melembagakan kegiatan belajarnya yang diaktualisasikan dengan pembentukan PKBM.

Prinsip utama pembentukan PKBM adalah bertolak dari kebermaknaan, kebermanfaatan dan keterlibatan warga belajar dalam perencanaan dan pelaksanaan program belajar. PKBM tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat dan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator. PKBM bukan milik pemerintah, tetapi miliki masyarakat yang dikelola oleh masyarakat setempat dimana PKBM berada. Bagaimanapun, keberhasilan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan secara tidak langsung akan meberikan ruang gerak yang lebih luas, sehingga masyarakat akan semakin dewasadan semakin mandiri dalam menentukan masa depannya. Dengan demikian pengembangan program-program yang ada di PKBM diarahkan pada pengembangan potensi masyarakat. Anggota masyarakat yang memiliki kelebihan, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan membantu mereka yang masih ketinggalan pendidikannya, sehingga masyarakat mampu untuk mandiri, menopang kehidupan keluarga dan mendukung pembangunan masyarakatnya. Dengan kata lain, apabila potensi yang ada di masyarakat dapat berkembang secara optimal, maka keberadaan PKBM akan selalu mendapat tempat dan dukungan dari masyarakat yang mengarah pada suatu tujuan, yaitu terciptanya masyarakat yang gemar belajar, kreatif, dinamis, mandiri, memiliki daya saing serta sanggup menghadapi segala tantangan ke depan.
Dewasa ini tercatat sekitar 1.500 PKBM tersebar di seluruh Indonesia. Dukungan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemampuan kelembagaan PKBM antara lain berupa: (1) peningkatan kemampuan tenaga pengelola PKBM melalui kegiatan pelatihan, (2) pemberian subsidi kepada PKBM. Dengan dana subsidi diharapkan PKBM mampu mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang terus meningkat dan beragam.

6. Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan ini diarahkan pada pendidikan dan pelatihan berusaha (Kejar Usaha) utamanya bagi warga belajar yang telah bebas buta aksara dan lulus Paket B namun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Melalui program Kejar Usaha, warga belajar diberikan pelatihan praktis tentang bagaimana mengelola suatu usaha sebagai modal untuk mengembangkan usahanya. Di samping kejar usaha, disediakan pula beasiswa khusus bagi warga belajar Paket B yang telah tamat, agar mereka dapat belajar keterampilan di lembaga-lembaga kursus sesuai dengan pilihannya dan atau magang di berbagai tempat pemagangan. Harapannya setelah selesai belajar mereka dapat bekerja mandiri dan atau bekerja pada suatu perusahaan yang terkait.

7. Program Pendidikan Perempuan

Program ini diarahkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dan meningkatkan kesetaraan pendidikan antara lain melalui kajian berbagai produk yang bias gender baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku pelajaran dan partisipasi perempuan pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara koordinatif dengan berbagai instansi terkait dan organisasi sosial yang berorientasi kepada perempuan. Sehingga terbentuklah forum gender yang anggotanya terdiri dari unsur birokrasi, akademisi dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan, praktisi dan pemerhati. Untuk itu, tahun 2003 program ini akan ditindaklanjuti melalui sosialisasi dan promosi tentang pentingnya pengarusutamaan gender yang menjangkau seluruh propinsi serta kajian akademik dan operasionalisasi program (advokasi, fasilitasi, serta rencana aksi).

8. Pembinaan Kursus

Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui kursus-kursus atau lembaga pendidikan keterampilan dalam tumbuh kembangnya sangat dipengaruhi oleh situasi pasar. Karenanya, peran pemerintah dalam pembinaan kursus diprioritaskan pada pemberian perizinan yang dalam era otonomi daerah telah dilimpahkan kewenangan pelayanannya kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu dikembang-kan juga standarisasi penyelenggaraan kursus dan uji kualitas yang dilaksanakan melalui ujian nasional. Dewasa ini tercatat sekitar 22.510 lembaga kursus tersebar di seluruh Indonesia, yang meliputi 131 jenis keterampilan. Lembaga kursus merupakan mitra dalam pengem-bangan Pendidikan Non Formal yakni diperankan dalam penyusunan kurikulum dan standarisasi kursus melalui 30 Sub Konsorsium yang telah terbentuk. Di samping itu, dalam pengembangan program pendidikan life skills secara bertahap dan selektif dipilih beberapa lembaga kursus sebagai penyelenggara program.



PENUTUP

Perlu digarisbawahi dari apa yang saya kemukakan di atas, bahwa upaya sungguh-sungguh kita untuk meningkatkan SDM dan memasyarakatkan budaya membaca ditentukan oleh semua komponen bangsa baik pemerintah, penyelenggara dan pengelola pendidikan, pemerhati pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, para penerbit, penggiat perbukuan dan masyarakat luas yang menjadikan pendidikan dan budaya membaca sebagai kekuatan Human investment dan social capital. Baik untuk kepentingan pembangunan SDM secara umum maupun untuk menciptakan masyarakat belajar. Jikalau semua komponen tersebut di atas dapat menjembatani terwujudnya sinergi kerjsama, maka isya-Allah cita-cita masyarakat belajar dapat terwujud.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar